Redaksi 
Cakrawala Indonesia — Institut Marhaenisme 27 menyelenggarakan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi pada Sabtu (16/5/2026) di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan politik dan penyebarluasan informasi kepada publik mengenai persoalan hak atas tanah, problematika pangan, keberlangsungan adat dan budaya, serta isu lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat adat Papua Selatan.
Film Pesta Babi merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, duo pembuat film dokumenter Dirty Vote dan Sexy Killers. Film ini mengangkat perjuangan masyarakat adat Papua Selatan dalam menghadapi ekspansi proyek-proyek besar pemerintah dan korporasi. Secara khusus, film tersebut menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti food estate, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa sawit, yang mengubah hutan dan tanah ulayat menjadi kawasan industri.
Judul Pesta Babi diambil dari tradisi budaya masyarakat Papua yang menjadikan pesta babi sebagai simbol kehormatan, persaudaraan, dan kebersamaan yang tidak terpisahkan dari tanah leluhur mereka. Perusakan hutan akibat proyek-proyek tersebut dinilai sebagai ancaman langsung terhadap identitas budaya sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Dalam sambutannya, Dhiva selaku perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27 menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan politik sebagai alat perjuangan rakyat.
“Ini adalah bagian dari usaha kita sebagai rakyat untuk merebut kembali kedaulatan kita, dalam artian yang paling mendasar, sekaligus sebagai upaya pendidikan politik terkait persoalan yang terjadi di Indonesia,” ujar Dhiva.
Sesi diskusi dipandu oleh Miftah dari Institut Marhaenisme 27 yang membuka pembedahan film dengan menyanyikan penggalan lagu Papua Bukan Merah Putih sebagai bentuk kritik terhadap perlakuan negara kepada rakyat Papua. Dalam pengantarnya, Miftah menegaskan bahwa persoalan ekstraktivisme di Papua Selatan bukanlah fenomena baru.
“Setidaknya selama tiga puluh tahun terakhir, praktik ini berpindah-pindah dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Kini ia kembali dikencangkan dengan dalih ketahanan pangan dan energi. Rentetan peristiwa itulah yang menghasilkan pengusiran masyarakat adat dari tanahnya sendiri,” tegasnya.
Pemantik pertama, Sandi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), memaparkan berbagai kerja advokasi yang dilakukan WALHI bersama koalisi masyarakat sipil dalam menentang proyek PSN di Papua Selatan. Ia juga menyoroti tindakan represif aparat negara yang melarang pemutaran film tersebut di sejumlah daerah.
“Hal itu menunjukkan adanya ancaman terhadap ruang demokrasi kita, baik sekarang maupun ke depannya,” kata Sandi.
Dari sisi ekologis, Sandi menjelaskan bahwa lebih dari dua juta hektare wilayah proyek PSN di Papua berpotensi mengalami perubahan fungsi hutan secara masif.
“Bukan hanya masyarakat adat yang terpinggirkan, ekosistemnya pun akan hancur. Keanekaragaman hayati, flora, dan fauna di sana terancam lenyap,” ujarnya.
Pemantik kedua, Rika dari Partai Hijau Indonesia, merefleksikan narasi visual film yang menurutnya mampu menjadi pemantik harapan sekaligus pengingat atas sejarah panjang perlawanan masyarakat Papua terhadap ekspansi korporasi.
“Ketika film ini dibuka dengan adegan Salib Merah, saya membayangkan Papua Pegunungan pada tahun 1970-an, ketika berdasarkan sejumlah penelitian dan catatan sejarah, simbol serupa digunakan sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan. Namun hingga hari ini, kita mengetahui bahwa Freeport masih tetap beroperasi,” tutur Rika.
Rika juga mengajak peserta untuk merefleksikan bagaimana masyarakat luas dapat memastikan suara masyarakat Papua tidak terus-menerus diabaikan, sekaligus menyinggung dimensi kolonialisme yang dinilainya masih berlangsung hingga kini.
Diskusi kemudian dilanjutkan secara terbuka bersama seluruh peserta nobar dalam suasana yang dialektis dan menghormati keberagaman perspektif.
Pada sesi penutupan, Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se, menegaskan bahwa kegiatan semacam ini merupakan instrumen untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus menghimpun kekuatan rakyat dalam merebut kembali kedaulatan yang dirampas oleh korporasi, oligarki, dan imperialisme.
“Mari bung, rebut kembali,” serunya, menggemakan semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955.
Diskusi kemudian ditutup dengan seruan bersama: “Papua Bukan Tanah Kosong!”
