Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Perkuat Sinergi dengan Jurnalis untuk Kawal Perubahan Jakarta
Redaksi
2 min read
Cakrawala Indonesia – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta H. Abdul Aziz menegaskan pentingnya sinergi antara insan pers dan legislatif dalam mengawal pembangunan serta berbagai persoalan masyarakat di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Abdul Aziz saat menghadiri silaturahim dan ngopi bareng bersama para jurnalis di Restoran Sindbad, Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, jurnalis dan anggota dewan memiliki fungsi yang hampir sama, yakni menjalankan kontrol sosial terhadap berbagai persoalan masyarakat. Perbedaannya, anggota dewan berada di dalam parlemen, sementara jurnalis berada di luar.
“Kalau saya lihat, sebenarnya fungsi jurnalis sama dewan itu sama. Tugasnya sama, bagaimana menjalankan fungsi kontrol. Cuma kalau dewan adanya di dalam, jurnalis adanya di luar. Makanya mesti saling sinergi, saling dukung dan saling tukar informasi,” ujar Abdul Aziz.
Sekretaris Majlis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta ini mengatakan, keberadaan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus membantu mengawal berbagai kebijakan publik agar berjalan optimal.
“Kadang kita butuh juga sesuatu itu diviralkan dulu supaya bisa jadi perhatian bersama. Jadi memang harus ada sinergi antara dewan dan jurnalis,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Aziz juga menyampaikan apresiasinya kepada para jurnalis yang selama ini terus bekerja menyampaikan informasi kepada masyarakat meski memiliki risiko besar di lapangan.
“Saya melihat jurnalis ini kerjanya luar biasa. Risikonya besar, tapi tetap istiqomah. Saya apresiasi perjuangan teman-teman media,” ucapnya.
Selain membahas sinergi dengan media, Abdul Aziz turut memaparkan sejumlah program dan kebijakan yang tengah didorong DPRD DKI Jakarta, khususnya terkait pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong kebijakan sekolah swasta gratis melalui penguatan regulasi daerah agar akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu semakin merata.
Menurut Abdul Aziz, kondisi saat ini menunjukkan banyak anak dari keluarga mampu justru menikmati fasilitas sekolah negeri gratis, sementara sebagian anak dari keluarga kurang mampu bersekolah di swasta dengan biaya yang lebih berat.
“Tujuan sekolah gratis dulu untuk membantu masyarakat miskin agar tetap bisa sekolah. Tapi sekarang yang banyak menikmati sekolah negeri justru anak orang mampu, sedangkan anak orang miskin banyak di sekolah swasta berbayar. Ini yang sedang kita benahi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan yang memuat sejumlah pembaruan penting.
Di antaranya adalah amanah sekolah swasta gratis, wajib belajar 13 tahun termasuk pendidikan taman kanak-kanak (TK), penguatan pendidikan moral, hingga perbaikan sistem pendidikan guna menekan kenakalan remaja.
“Kita ingin pendidikan di Jakarta bukan hanya soal akademik, tapi juga membangun moral dan karakter generasi muda,” ungkap politisi PKS yang yang terpilih dari Dapil 10 Jakarta Barat.
Selain sektor pendidikan, Abdul Aziz menyebut DPRD DKI Jakarta juga tengah fokus menyelesaikan sejumlah regulasi strategis lain seperti ketahanan pangan, pembangunan keluarga, perlindungan perempuan, kota layak anak, hingga kependudukan.
Menurutnya, pembenahan Jakarta harus dimulai dari penguatan aturan dan pembangunan sumber daya manusia agar arah pembangunan memiliki dasar yang kuat dan berkelanjutan.
“Perbaikan Jakarta harus dimulai dari aturan. Tidak bisa hanya sporadis. Kita ingin pembangunan yang terarah dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tandasnya. (mj)
