Ketahanan Energi Indonesia Dinilai Rapuh di Tengah Tekanan Global dan Regulasi Dalam Negeri

Cakrawala Indonesia — Ketahanan energi nasional Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi rapuh di tengah tekanan geopolitik global, perlambatan investasi energi, serta perubahan regulasi domestik yang dianggap tidak konsisten.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertema “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik” yang digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Tiga narasumber yang hadir menilai Indonesia menghadapi tantangan serius, mulai dari ketergantungan tinggi terhadap batu bara hingga lambatnya pengembangan energi terbarukan.

Produksi Batu Bara Dipangkas
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Ardhi Ishak Koesen, mengatakan industri pertambangan saat ini menghadapi tekanan besar akibat perubahan kebijakan yang datang secara bertubi-tubi.

Menurutnya, produksi batu bara nasional yang pada 2025 mencapai sekitar 817 juta ton dipangkas menjadi 600 juta ton pada 2026.
“Dalam beberapa bulan kita diberitahu dan langsung dipotong,” ujar Ardhi.

Selain pemangkasan produksi, pelaku usaha juga harus menghadapi sejumlah kebijakan baru seperti rencana pajak ekspor batu bara, perubahan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kewajiban biodiesel mulai Juli 2026, hingga kebijakan ekspor satu pintu yang akan diterapkan Juni mendatang.

Meski demikian, Ardhi menilai Indonesia sebenarnya masih memiliki cadangan batu bara yang besar. Dengan asumsi produksi sekitar 700 juta ton per tahun, cadangan nasional diperkirakan masih cukup untuk sekitar 46 tahun ke depan.

Namun, ketergantungan terhadap batu bara dinilai menjadi kelemahan struktural di tengah tren transisi energi global.

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menyoroti lambatnya pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Ia menyebut kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia saat ini baru sekitar 200 megawatt dan membutuhkan waktu pembangunan hingga tiga tahun.

“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” katanya.

Putra menilai Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia dalam pengembangan energi surya.

Menurut dia, batu bara masih mendominasi bauran energi nasional dengan kontribusi sekitar 55 persen dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 107 gigawatt.

Di sisi lain, akses pendanaan global untuk pembangunan pembangkit batu bara baru semakin terbatas karena dunia mulai meninggalkan energi fosil. Produksi minyak Indonesia juga disebut terus menurun selama 25 tahun terakhir, sementara gas mulai menunjukkan tren serupa.

“Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” ujarnya.

Soroti Tata Kelola dan Kondisi Fiskal
Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai persoalan tata kelola dan kondisi fiskal negara turut memperburuk situasi ketahanan energi nasional.

Ia menyoroti operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), rencana ekspor satu pintu sektor pertambangan, hingga kondisi APBN yang disebutnya sudah berada dalam tekanan berat.

Menurut Uchok, transfer ke daerah disebut mengalami penurunan signifikan sehingga banyak pemerintah daerah kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap besarnya beban utang negara yang jatuh tempo pada 2026 serta melemahnya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Selain itu, Uchok memperingatkan potensi monopoli dalam kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai berisiko mengulang praktik seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh pada masa lalu.

Ketiga narasumber sepakat bahwa tanpa kepastian regulasi dan percepatan transisi energi, Indonesia berisiko terjebak di antara tekanan global terhadap batu bara dan lambatnya pengembangan energi terbarukan di dalam negeri.

Mereka menilai ketahanan energi nasional tidak hanya bergantung pada besarnya cadangan sumber daya, tetapi juga pada konsistensi kebijakan, iklim investasi, serta arah strategi energi jangka panjang pemerintah.