Cakrawala Indonesia – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertahan di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian masyarakat. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan dan energi, serta tekanan terhadap daya beli menjadi sejumlah tantangan serius yang perlu diantisipasi pemerintah menjelang 2027.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai struktur pertumbuhan ekonomi nasional masih rentan karena belum ditopang penguatan konsumsi rumah tangga dan produktivitas ekonomi domestik.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027”, Rabu (18/11/2026).
Diskusi tersebut juga menghadirkan Ekonom BCA sekaligus pengurus Kadin Indonesia dan Perbanas, David E. Sumual, serta Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan UMKM AKUMANDIRI, Yunita.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Mencerminkan Kondisi Riil
Rizal mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I hingga III 2026 masih berada di atas 5 persen, dengan capaian terakhir mencapai 5,37 persen. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kekuatan fundamental ekonomi nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru menyimpan kerentanan karena konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 52–53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Ekonomi kita memang tumbuh, tapi rapuh,” tegas Rizal.
Ia menilai pertumbuhan saat ini lebih banyak ditopang belanja pemerintah dibandingkan peningkatan konsumsi dan produktivitas sektor domestik.
Tekanan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, juga terlihat dari meningkatnya nilai pinjaman online (pinjol) yang mencapai sekitar Rp160 triliun. Fenomena masyarakat menjual aset untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga tren pengunjung pusat perbelanjaan yang hanya melihat-lihat tanpa berbelanja atau dikenal sebagai rojali dan rohana turut menjadi indikator pelemahan konsumsi.
“Itu sudah mulai mindset makan aset, menguras tabungan,” ujarnya.
Target Pertumbuhan 6 Persen Dinilai Terlalu Optimistis
Terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, Rizal menilai pemerintah perlu lebih realistis dalam menetapkan asumsi makroekonomi.
INDEF yang dijadwalkan merilis proyeksi ekonomi resminya pada 26 November mendatang memperkirakan pertumbuhan Indonesia tidak akan jauh dari proyeksi OECD dan Bank Dunia. Bahkan, dalam skenario tekanan domestik dan global yang berlangsung bersamaan, pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat hingga di bawah 5 persen.
“Semangat sih boleh, tapi realnya enggak menginjak bumi,” kritiknya.
Rizal juga mempertanyakan efektivitas sejumlah program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, belum cukup menunjukkan dampak terhadap percepatan pertumbuhan.
Sementara itu, Danantara dinilai masih perlu meningkatkan transparansi melalui penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja yang dapat menggambarkan kontribusinya terhadap perekonomian.
“Danantara itu belum ada laporan keuangannya, belum ada laporan kinerjanya,” ungkap Rizal.
Ruang Fiskal Menyempit, Harga Pangan Jadi Sorotan
Dari sisi fiskal, Rizal mengingatkan semakin terbatasnya ruang gerak APBN akibat besarnya beban subsidi dan kompensasi energi. Nilainya disebut setara dengan sekitar 35 persen penerimaan pajak.
Di sisi lain, realisasi penerimaan negara baru mencapai sekitar 83–85 persen dari target, dengan kekurangan hampir Rp500 triliun. Mengutip catatan IMF, rasio pajak Indonesia berada di kisaran 12 persen dan menjadi salah satu yang terendah di ASEAN.
Rizal mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk menindaklanjuti kasus pengemplangan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai hampir Rp200 triliun.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah anomali harga pangan, terutama beras. Di tengah klaim swasembada dan ketersediaan pasokan yang melimpah, harga beras justru meningkat sekitar 4 persen sejak awal tahun.
Ia menduga struktur pasar beras semakin terkonsentrasi dan mengarah pada praktik oligopoli. Karena itu, Rizal mendesak Perum Bulog segera mengoptimalkan stok di gudang untuk melakukan intervensi pasar.
Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur seiring meningkatnya permintaan akibat pelaksanaan program MBG yang dinilai belum diimbangi kesiapan pasokan bibit.
Rencana pemerintah membuka impor daging ayam dari Brasil turut menjadi perhatian. Dengan harga impor sekitar Rp25.000–Rp30.000 per kilogram, jauh di bawah harga ayam lokal yang mencapai Rp60.000 per kilogram, kebijakan tersebut dikhawatirkan menekan daya saing peternak dalam negeri.
“Jangan sampai energi naik, pangan naik, daya beli masyarakat tidak naik. Itu yang saya khawatirkan,” kata Rizal.
Rupiah Melemah, Harga Produk Berpotensi Naik
Tekanan ekonomi juga terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah. Ekonom BCA David E. Sumual memaparkan bahwa rupiah telah terdepresiasi sekitar 9 persen sejak awal 2026 dan mendekati level Rp18.200 per dolar AS.
Pelemahan tersebut berpotensi memperbesar tekanan inflasi, terutama karena Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku dan sejumlah komoditas pangan.
David juga menyoroti kenaikan harga cabai yang telah melampaui 50 persen, bahkan lebih dari 200 persen di sejumlah wilayah luar Jawa. Sementara itu, harga minyak goreng tercatat meningkat 9,1 persen sejak awal tahun.
Kenaikan harga di tingkat produsen diperkirakan akan diteruskan kepada konsumen dalam kurun lima hingga enam bulan mendatang.
Salah satu dampaknya adalah strategi pelaku usaha mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harga jual atau dikenal sebagai shrinkflation.
“Mi instan dulu 120 gram, turun ke 100, sekarang 70 gram juga ada. Jadi sekarang harus makan dua atau tiga bungkus,” ungkap David.
Kondisi tersebut turut menempatkan Bank Indonesia dalam posisi dilematis menjelang penetapan suku bunga acuan. Kenaikan BI Rate berisiko menekan ekspansi usaha dan konsumsi masyarakat, sedangkan mempertahankan suku bunga berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Rizal memperkirakan BI cenderung menahan suku bunga dengan mempertimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar.
Sementara itu, untuk mempertahankan target pertumbuhan konsumsi sebesar 5,4 persen dalam APBN 2027, David memperkirakan pemerintah membutuhkan stimulus fiskal sekitar Rp48 triliun dalam skenario moderat. Kebutuhan tersebut bahkan dapat meningkat hingga Rp80 triliun dalam skenario terburuk.
UMKM Merasakan Tekanan Ekonomi
Dari perspektif pelaku usaha kecil, Yunita menyampaikan bahwa tekanan ekonomi telah dirasakan langsung oleh UMKM di berbagai daerah.
AKUMANDIRI yang menaungi sekitar 500 ribu UMKM mencatat sejumlah persoalan utama, mulai dari kenaikan harga bahan baku, keterbatasan akses pembiayaan, kendala legalitas usaha, hingga persaingan dengan produk impor.
“Kalau kita lihat data, kelihatannya enak. Tapi pada kenyataannya di lapangan, UMKM itu menangis,” keluh Yunita.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG. Padahal, program berskala nasional tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk menggerakkan usaha kecil dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu lebih inklusif agar manfaat program ekonomi tidak hanya dinikmati pelaku usaha menengah dan besar.
Tiga Agenda untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi
Menutup diskusi, para narasumber menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju 2027.
INDEF melalui Rizal mendorong pemerintah merevisi asumsi makroekonomi dan fiskal dalam APBN 2027 agar lebih moderat dan realistis. Pemerintah juga perlu menjaga pertumbuhan kredit, menstabilkan harga pangan, serta memperbaiki komunikasi kebijakan publik.
Sementara itu, David menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang lebih akurat, menjaga stabilitas harga energi, serta memangkas rantai distribusi pangan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah membangun koperasi yang tumbuh secara organik dari kalangan petani.
Dari sisi UMKM, Yunita meminta pemerintah lebih banyak mendengar aspirasi pelaku usaha secara langsung dan menghadirkan program pendampingan yang konkret serta inklusif.
Berbagai masukan tersebut menegaskan bahwa tantangan ekonomi Indonesia menuju 2027 tidak cukup dijawab dengan mengejar angka pertumbuhan. Stabilitas harga, kekuatan daya beli, produktivitas domestik, dan keberlangsungan UMKM juga menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
