Redaksi 
Cakrawala Indonesia – Kebijakan pajak marketplace, transparansi biaya layanan platform digital, hingga perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM” yang digelar INANEWS di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur serta Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) Anto Suroto. Forum ini juga membahas pandangan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) terkait kebijakan perpajakan dan tata kelola perdagangan digital.
Meski tidak hadir secara langsung, Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan bahwa asosiasinya menghormati kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Oktober 2026.
Menurut Budi, kebijakan tersebut merupakan perubahan mekanisme administrasi perpajakan, bukan pengenaan jenis pajak baru. Karena itu, seluruh marketplace anggota idEA berkomitmen mengikuti ketentuan dan arahan resmi pemerintah.
Sebelumnya, idEA sempat mengusulkan agar implementasi kebijakan dimulai pada 1 Januari 2027. Usulan tersebut bertujuan memberikan waktu lebih panjang untuk penyempurnaan sistem, penyelesaian aspek teknis, serta sosialisasi kepada para penjual.
Bagi idEA, keberhasilan penerapan regulasi sangat bergantung pada kesiapan seluruh ekosistem, mulai dari penjual, platform digital, hingga administrasi perpajakan.
“Pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, namun harga berpotensi naik apabila penjual meneruskan bebannya ke pembeli,” jelas Budi dalam keterangannya.
idEA juga menyoroti mekanisme batas omzet Rp500 juta per tahun yang menjadi ambang batas pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 bagi wajib pajak orang pribadi tertentu.
Karena penghitungan omzet dilakukan secara akumulatif dari berbagai kanal penjualan, bukan hanya satu marketplace, penjual diwajibkan menyampaikan surat pernyataan.
Melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), idEA menyebut telah disepakati bahwa satu surat pernyataan bermeterai dapat digunakan di seluruh platform. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya administrasi sekaligus mempermudah pelaku UMKM.
Ke depan, idEA mendorong agar implementasi di lapangan semakin mudah dipahami penjual, didukung pengelolaan data, sistem pelaporan, komunikasi efektif, serta layanan bantuan untuk mengantisipasi kendala teknis.
Dalam ketentuan yang berlaku, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau pelunasan PPh Final sesuai ketentuan perpajakan.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum APIKI Anto Suroto menilai kebijakan perpajakan di ekosistem perdagangan digital juga perlu dilihat dari sisi perlindungan industri dan produk dalam negeri.
Ia menyoroti derasnya produk impor yang masuk melalui platform e-commerce. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menekan daya saing produsen lokal apabila tidak diimbangi kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha nasional.
“Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” ujarnya.
Anto menilai penguatan regulasi perdagangan digital perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan daya saing produk lokal agar UMKM tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan ekonomi digital.
Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur memaparkan besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional.
Berdasarkan data BPS 2025 yang disampaikan dalam forum tersebut, sebanyak 99,6 persen dari sekitar 56 juta UMKM nasional masih didominasi usaha mikro.
Mengutip riset Google dan Temasek, Ali menyebut e-commerce berkontribusi sekitar 70 persen terhadap ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp2.720 triliun pada 2030. Dari sektor tersebut, sekitar 24 juta pelakunya berasal dari kalangan UMKM.
Untuk memperkuat posisi tawar UMKM terhadap platform digital, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.
Regulasi yang memasuki masa transisi hingga Desember 2026 tersebut mengatur kewajiban perjanjian kemitraan digital yang transparan. Selain itu, platform dilarang menaikkan biaya layanan secara sepihak.
Perubahan tarif juga wajib diberitahukan minimal 90 hari sebelumnya dan memperoleh persetujuan aktif dari penjual.
Tak hanya mengatur transparansi biaya, pemerintah juga menyiapkan insentif berupa potongan biaya layanan sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan omzet maksimal Rp15 miliar yang menjual produk dalam negeri.
Insentif tersebut tidak mencakup kategori pangan siap saji dan elektronik. Pelaku usaha dapat mengakses program melalui pendaftaran dan verifikasi di aplikasi Sapa UMKM.
Menutup diskusi, Anto Suroto mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mengambil peluang sebagai pelaku usaha kreatif di tengah perkembangan ekonomi digital.
Ia menyatakan kesiapannya memfasilitasi kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Sapa UMKM untuk memperoleh pembinaan dari Kementerian UMKM.
Bahkan, Anto menyebut adanya peluang dukungan permodalan sekitar Rp50 juta bagi tim mahasiswa yang memiliki rencana bisnis matang.
Moderator diskusi, Syubhan Akib, menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam memberikan pendampingan dan perlindungan kepada UMKM.
Ia juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa yang hadir dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah dalam memahami peluang serta tantangan ekonomi digital.
Menurut Syubhan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama dalam mendukung UMKM, menjadi semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola perdagangan.
Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda dan pelaku UMKM mengenai kebijakan ekonomi digital sekaligus mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berdaya saing.
