
Cakrawala Indonesia – Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Yusuf Wibisono mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satunya yakni inflasi yang meningkat.
“Kita khawatirkan terutama adalah inflasi pangan dan inflasi transportasi,” katanya kepada Pro3 RRI, Senin (5/9/2022). “Mungkin sampai akhir tahun, mungkin bisa mendekati 6 persen sampai 7 persen.”
Maka itu, menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan terobosan untuk menjaga daya beli masyarakat. “Cara-cara yang ampuh untuk menekan inflasi di dua sektor ini kita tentu apresiasi,” ujarnya.
Pemerintah telah menambah bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan sebesar Rp24,17 triliun. Bantalan sosial tersebut merupakan pengalihan subsidi BBM, agar tepat sasaran.
Terkait itu, Yusuf menilai bantalan sosial tentunya belum cukup karena lebih menyasar masyarakat bawah dan rentan. “Sementara masyarakat kelas menengah kita adalah pemilik sepeda motor dan mereka sangat mengandalkan itu,” ucapnya.
Dari total Rp24,17 triliun, Rp12,4 triliun di antaranya dikucurkan untuk BLT yang disalurkan Kemensos. BLT tersebut disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) melalui PT Pos Indonesia.
Kemudian Rp9,6 triliun di antaranya dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran, yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.
Lalu sisanya diberikan kepada pemerintah daerah, untuk menyiapkan 2 persen DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil). Anggaran sebesar Rp2,17 triliun itu untuk subsidi transportasi angkutan umum, hingga nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.